Bidang Pendataan Dan Pengembangan Karir

1.  DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI  SIPIL

DASAR

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 1979

 Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan

(1)   Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara.

(2)   Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,  Pimpinan Lembaga  Pemerintah  Non   Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, membuat dan  memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing.

(3)  Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun.

Ukuran  yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, secara berturut-turut adalah :

  1. Pangkat;
  2. Jabatan;
  3. Masa Kerja;
  4. Latihan & Jabatan;
  5. Pendidikan; dan
  6. Usia.

Dalam pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (DUK PNS) dibuat dalam format exel (format terlampir).

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bengkulu Utara selambat-lambatnya per 31 Oktober.

Bagi SKPD yang tidak menyerahkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil, maka nama-nama PNS yang di SKPD tersebut tidak dapat di masukan/Input dalam Daftar Urut Kepangkatan.

 

2.  KONVERSI NIP PNS

DASAR

  1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 43 Tahun 2007
  2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2007

TATA CARA PENGUSULAN PERBAIKAN KONVERSI NIP BARU

  1. Surat Pengantar dari Dinas/Instansi masing-masing;
  2. SK Konversi NIP baru asli;
  3. Foto Copy SK CPNS legalisir.

TATA CARA PENGUSULAN KONVERSI NIP BARU

  1. Surat pengantar dari Dinas/Instansi masing-masing;
  2. Mengisi formulir PUPNS;
  3. Daftar Nominatif;
  4. Alasan tidak mengisi mengisi formulir PUPNS
  5. Daftar gaji kolektif bulan terakhir sebelum diajukan permintaan
  6. Foto copy SK CPNS legalisir
  7. Foto copy SK terakhir legisir

 

3.  KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK

DASAR

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 07 Tahun 2008

 TATA CARA PENGUSULAN KPE KARENA KESALAHAN DATA

  1. Surat Pengantar dari Dinas/Instansi masing-masing;
  2. Foto copy SK CPNS legalisir;
  3. Foto copy SK Konversi NIP Baru legalisir
  4. Foto copy KTP yang masih berlaku legalisir;
  5. KPE yang terdapat kesalahan data.

TATA CARA PENGUSULAN KPE KARENA HILANG

  1. Surat Pengantar dari Dinas/Instansi masing-masing;
  2. Surat Keterangan  kehilangan dari pihak kepolisian;
  3. Foto copy SK Konversi NIP Baru Legalisir
  4. Foto copy SK CPNS legalisir;
  5. Foto copy KTP yang masih berlaku legalisir.

TATA CARA PENGUSULAN KPE BARU

  1. Surat Pengantar dari Dinas/Instansi masing-masing;
  2. Foto copy SK Konversi NIP Baru legalisir;
  3. Foto copy SK CPNS legalisir;
  4. Foto copy KTP yang masih berlaku legalisir.

 

4. SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

 SIMPEG merupakan Aplikasi pemukhtahiran data pegawai untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan  dibadang kepegawaian.

Simpeg diisi oleh seluruh CPNS/PNS Kabupaten Bengkulu Utara dan dibuat setiap Tahun oleh masing-masing CPNS/PNS (Blanko format terlampir).

Blanko Simpeg diserahkan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bengkulu Utara selambat-lambatnya per 31 Nopember.

Bagi SKPD yang tidak menyerahkan balnko Simpeg yang telah diisi, maka nama-nama PNS yang di SKPD tersebut tidak dapat di masukan/Input dalam Aplikasi Simpeg.

Semua data yang diisi dalam blanko simpeg harus sesuai dengan atau bukti pendukung yang berlaku.

 

Catatan : Pengiriman Data dapat dikirim melalui alamat email Sub Bidang Pendataan : www.bkppdpendataan.bu@gmail.com

 

 

 

TOP