Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai

SUB BIDANG PEMBINAAN

  1. A.     IJIN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN PNS

DASAR HUKUM

  1. PP. No. 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan.
  2. PP. No. 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
  3. PP No. 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
  4. SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
  5. SE Ka 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

KETENTUAN

  1. PNS wajib melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarkhi selambat-lambatnya 1 tahun sejak perkawinan itu dilangsungkan dengan dilampiri :
    · Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
    · Pas foto istri / suami ukuran 3 x 4 cm
  2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Pelanggaran ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
  3. PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
  4. PNS Pria yang akan berisri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN :

  1. PNS yang melakukan perceraian mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap.
  2. Yang dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan perceraian adalah :
    1. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan :
      • Keputusan Pengadilan
      • Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat
      • Perzinahan itu diketahui oleh ( suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. pihak yang mengetahui segera membuat laporan
    2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :
      • Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat
      • Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah manjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
    3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) th berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya/kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
    4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) th atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
    5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan Visum et Repertum dari dokter Pemerintah.
    6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disyahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
  3. Alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak dapat menjadi dasar untuk memberikan izin perceraian.
  4. PNS yang telah mendapat ijin untuk perceraian, apabila telah melakukan perceraian itu, wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran herarkhi selambat-lambatnya 1 ( satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu, menurut contoh dalam lampiran VII Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 dan dilampiri salinan syah surat cerai / akta perceraian.

PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN.

  1. PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang. dengan alasan bukti alasannya.
  2. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yaitu, :
    1. Syarat alternatif.
      1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
      2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
      3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10          (sepuluh) Th yang dibuktikan surat keterangan dokter Pemerintah.
    2. Syarat Kumulatif.
      1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara iklas oleh istri PNS yang bersangkutan, yang disyahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV
      2. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan surat keterangan Pajak Penghasilan.
      3. Ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menurut contoh sebagai tersebut lampiran VIII SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983.
  3. Keputusan Pejabat dapat berupa :
    1. Penolakan pemberian izin apabila :
      1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
      2. Tidak memenuhi salah satu syarat alternative dan semua syarat kumulatif.
      3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      4. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat.
      5. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dengan surat keterangan. dibuat menurut.
    2. Pemberian izin apabila :
      1. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya
      2. Telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
      3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      4. Alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima dengan akal sehat.
      5. Tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dengan surat keterangan.

PEMBAGIAN GAJI.

  1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 gajinya untuk PNS Pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak yang diterimakan kepada bekas istri.
    2. Apabila perkawinan tidak dikaruniai anak, maka gaji dibagi dua yaitu ½ untuk PNS Pria yang bersangkutan dan ½ untuk bekas isterinya.
    3. Apabila anak mengikuti PNS Pria yang bersangkutan maka pembagian gajinya 1/3 untuk PNS Pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak yang diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan.
    4. Apabila anak yang mengikuti PNS yang bersangkutan dan mengikuti bekas istri maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.
  2. Hak atas bagian gaji sebagai tersebut tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, kecuali istri meminta cerai karena dimadu dan atau suami berzina atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin istri dan anak atau suami menjadi pemabok, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 Th berturut turut, maka sesudah perceraian terjadi bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji bekas suami.
  3. Apabila bekas istri kawin lagi maka tidak berhak atas bagian gaji terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri kawin lagi dan bagian gaji tersebut dibayarkan lagi kepada PNS yang bersangkutan. Apabila semua anak ikut bekas istri tersebut maka, sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas istri tersebut.

Sanksi
PNS yang melanggar ketentuan PP No. 10 Th 1983 Jo PP No. 45 Th 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP No. 53 Th 2010 tentang Disiplin PNS.

  1. B.     SYARAT-SYARAT PEMBUATAN KARPEG, KARTU TASPEN DAN KARIS/KARSU

1. Lampiran Usulan Pembuatan Karpeg (Kartu Pegawai)

  • Foto Copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy STTPL (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto hitam putih 2X3 sebanyak 2 lembar

2. Lampiran Usulan Pembuatan Kartu Taspen

  • Foto Copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy SPMT (dilegalisir) sebanyak 2 lembar

3. Lampiran Usulan Pembuatan Karis/Karsu

  • Mengisi Blanko Isian Laporan Perkawinan sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy Surat Nikah (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto istri/suami hitam putih 2X3 sebanyak 2 lembar
  • Jika duda/janda dilampirkan Surat Kematian/Akta Cerai (dilegalisir) sebanyak 2 lembar

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN KEHILANGAN KARPEG DAN KARIS/KARSU

1. Lampiran Kehilangan Karpeg (Kartu Pegawai)

  • Mengisi Blangko Isian Laporan Kehiilangan Karpeg sebanyak 2 lembar
  • Surat Kehilangan dari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto Copy STTPL (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto hitam putih 2X3 sebanyak 2 lembar

2. Lampiran Kehilangan Karis/Karsu

  • Mengisi Blangko Isian Laporan Kehiilangan Karsu/Karsu sebanyak 2 lembar
  • Surat Kehilangan dari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Mengisi Blanko Isian Laporan Perkawinan sebanyak 2 lembar
  • Foto copy Surat Nikah (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar
  • Foto istri/suami hitam putih 2X3 sebanyak 2 lembar
  • Jika duda/janda dilampirkan surat kematian jika duda/janda dilampirkan surat kematian/akta cerai (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

C.      JENIS CUTI, SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

CUTI TAHUNAN

(Khusus Eselon I & II Jabatan Fungsional Jenjang Utama) lainnya telah didelegasikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah masing masing

Syarat :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Telah memenuhi bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
  3. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya.

Kelengkapan berkas :

  1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti tahunan;
  2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
  3. Fotokopi cuti tahunan sebelumnya;
  4. Fotokopi SK Jabatan.

CUTI BESAR

Syarat :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Masa Kerja 6 (enam) tahun;
  3. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya.

Kelengkapan berkas :

  1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti besar;
  2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
  3. Fotokopi SK Jabatan (bila ada);
  4. Fotokopi Surat Izin Cuti Besar sebelumnya.

 CUTI SAKIT

Syarat :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan lebih dari 14 (empat belas) hari;
  3. Mengajukan permohonan izin cuti sakit pada atasan langsungnya;
  4. Cuti sakit sampai dengan 14 hari didelegasikan.

Kelengkapan berkas :

  1. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Tim Penguji Kesehatan;
  2. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti sakit;
  3. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
  4. Fotokopi SK Jabatan (bila ada).

 CUTI BERSALIN

(telah didelegasikan ke instansi untuk eselon III, IV fungsional sampai dengan jenjang madya, fungsional, umum)

Syarat :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Mengandung anak pertama dan kedua, ketiga;
  3. Mengajukan permohonan izin cuti bersalin pada atasan langsungnya.

Kelengkapan berkas :

  1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti Bersalin;
  2. Fotokopi SK Pangkat terakhir.

 CUTI ALASAN PENTING

(telah didelegasikan untuk PNS eselon III, IV, fungsional sederajat sampai dengan jenjang madya, non struktural)

Syarat :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya;
  3. Alasan cuti adalah u/ kepentingan pribadi brp pernikahan pertama, mengurus keluarga sakit,  pemakaman & pengurusan warisan.

Kelengkapan berkas :

  1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti alasan penting;
  2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
  3. Fotokopi SK Jabatan (bila ada);
  4. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan.

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

Syarat :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus;
  3. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya;
  4. Alasan cuti adalah pentig dan mendesak

Kelengkapan berkas :

  1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti diluar tanggungan negara;
  2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
  3. Fotokopi SK Jabatan (bila ada);
  4. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan

 

SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN

A.     SYARAT  PENGURUSAN BAPERTARUM PNS

  1. Copy SK CPNS
  2. Copy SK PNS
  3. Copy SK Pangkat Terakhir
  4. Copy SK Pensium
  5. Copy SKPP
  6. Copy Karpeg
  7. Mengisi Formulir yang diketahui oleh Pejabat Biro Kepegawaian Bermaterai
  8. Bagi yang meninggal dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Camat
  9. KTP Ahli Waris
  10. Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat

B.     ASKES (ASURANSI KESEHATAN ) PNS

Dasar Hukum

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 24 Tahun 1976;
  4. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977. 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1969 tentang Pemeliharaan Kesehatan dalam mendapatkan Pelayanan, Pemeliharaan, Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya.

Persyaratan Pembuatan Kartu ASKES, adalah sebagai berikut :

1.      Mengisi daftar isian;

2.      Foto Copy SK Pangkat terakhir atau SK Pensiun

3.      Foto Copy Surat Nikah

4.      Foto Copy Akte Kelahiran Anak/Keterangan Lahir

5.      Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

6.      Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi (Bagi anak berusia lebih dari 21 tahun dan dibawah 25 tahun )

7.      Daftar gaji (bagi PNS aktif) atau Surat Tanda Bukti Penerimaan Pensiun (STBPP) bagi Pensiunan

8.      Pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3, kecuali bagi anak usia balita

C.      PERSYARATAN USUL GAJI BERKALA BAGI CPNS DAN PNS

persyaratan pengajuan gaji berkala meliputi :
1. Surat Pengatar dari atasan
2. SK Capeg
3. SK.berkala terakhir
4. SK jabatan (Kalau menduduki Jabatan)

D.     SATYA LENCANA KARYA SATYA

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994, PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun; 20 tahun; dan 30 tahun atau lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, sehingga karena hal-hal tersebut PNS yang bersangkutan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain berhak mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.
Syarat-syarat umum untuk mendapatkan Satya Lencana ini adalah sebagai berikut:
PERSYARATAN UMUM :
1. Warga Negara Indonesia
2. Berakhlak dan berbudi pekerti baik
3. Melaksanakan tugas secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, Pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta telah mempunyai Masa Kerja sebagaimana dipersyaratkan.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, dan berat berdasarkan perlu yang berlaku.
5. Selama masa kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti diluar tanggungan.
Prosedur pengajuan usul calon penerima Satya Lencana karya Satya yaitu diajukan secara selektif dan setelah melalui pengkajian/penelitian mendalam oleh tim penghargaan di unit kerja masing-masing dan tingkat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

PERSYARATAN KHUSUS :
1. Usul Tanda Kehormatan SLKS ( 10 Tahun )
• SK. Pengangkatan Pertama dan terakhir (disiapkan BKD)
• SK. Jabatan terakhir (disiapkan BKD)
2. Usul Tanda Kehormatan SLKS ( 20 Tahun )
• SK. Pengangkatan Pertama dan terakhir (disiapkan BKD)
• Fotokopy Piagam atau Petikan Kepres Penganugerahan Tanda Kehormatan SKLS ( 10 Tahun ) (disiapkan BKD)
• Fotocopy SK. Jabatan terakhir.
3. Usul Tanda Kehormatan SLKS ( 30 Thn )
• Fotocopy SK. Pengangkatan Pertama dan terakhir (disiapkan BKD)
• Fotocopy Piagam atau Petikan Kepres Penganugerahan tang Kehormatan SKLS  ( 20 Tahun ) (disiapkan BKD)
• Fotocopy SK. Jabatan terakhir (disiapkan BKD)

PROSEDUR :
1. Pemeriksaan daftar jaga pegawai penerima SLKS
2. Pemeriksaan berkas
3. Pengusulan nama-nama PNSD penerima Satya Lencana pada Departemen dalam Negeri
4. Penerbitan Keppres dan Piagam Satya Lencana

TOP