Perundang-Undangan

  1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
  2. Pedoman Penilaian Kompetensi
  3. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
  4. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi
  5. Standar Kompetensi Jabatan
  6. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tetang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  7. PP_46_2011_penilaian_-prestasi_kerja_pns
  8. Permen_no.47_th_2011
  9. perka_bkn_nomor_18_tahun_2011 pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pegawai_negeri_sipil
  10. perka_bkn_nomor_17_tahun_2011 pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_teknis_manajemen_pns
  11. permen_no.55-2010
  12. Perpres 55 Tahun 2010
  13. PP No. 19 Tahun 2010-1 nomor_62_tahun_2010
  14. perka_bkn_nomor_14_tahun_2011 pedoman_pengembangan_database_pns
  15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara_
  16. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 V.7-399 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
  17. PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2015 - PEDOMAN PENILAIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA
  18. PERKA-BKN-NOMOR-1-TAHUN-2013-KETENTUAN-PELAKSANAAN-PP-NOMOR-46-TAHUN-2011-TENTANG-PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PNS
  19. PERKA-BKN-NOMOR-16-TAHUN-2015-PEDOMAN-PELAKSANAAN-SERTIFIKASI-PROFESI-JABATAN-FUNGSIONAL-ANALIS-KEPEGAWAIAN
  20. PERKA-BKN-NOMOR-34-TAHUN-2014-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERKA-BKN-NOMOR-67-TAHUN-2006-TENTANG-PETUNJUK-PELAKSANAAN-JF-ANALIS-KEPEGAWAIAN-DAN-AK
  21. PP NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG DIKLAT JABATAN PNS
  22. PP 212014 TTG PEMBERHENTIAN JBATAN FUNGSIONAL
  23. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TTG DESA
  24. Perpres No 5 tahun 2014 ttg Tunjangan Auditor
  25. PERMENPAN2006_036_lampiran
  26. Permenpan 41 tahun 2012 ttg Jabatan Fungisonal Assesor
  27. PERMENPAN 13 TAHUN 2014 TTG PENGISIAN JABATN TINGGI TERBUKA
  28. UUD NOMOR 1 TAHUN 2015
  29. UUD NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN
  30. UUD NOMOR 8 TAHUN 2015
  31. UUD NOMOR 9 TAHUN 2015
  32. UUD NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MD3
  33. UUD NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  34. UUD NOMOR 30 TAHUN 2014
  35. UUD NOMOR 43 TAHUN 1999
  36. PP 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH
TOP